Penulis : Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag

SINOPSIS

Perceraian di luar pengadilan agama, khususnya bagi pasangan Muslim, membawa sejumlah implikasi hukum yang perlu diperhatikan baik dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan. Dalam KHI, perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan agama yang berwenang, sehingga keputusan yang dihasilkan sah secara hukum. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan tidak mendapatkan pengesahan dan dapat menyebabkan ketidakpastian status pernikahan, yang dapat memengaruhi hak-hak pasangan, anak-anak, dan pembagian harta bersama.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan, baik itu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim maupun Pengadilan Negeri untuk pasangan non-Muslim. Jika perceraian dilakukan di luar jalur hukum, maka status hukum perceraian tersebut tidak diakui, yang dapat menimbulkan masalah terkait dengan hak waris, pembagian harta, serta hak asuh anak. Selain itu, perceraian yang tidak sah secara hukum berisiko menimbulkan konflik lebih lanjut di kemudian hari.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang mempertimbangkan perceraian untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku, guna memastikan bahwa semua hak dan kewajiban dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.